Setiap kali selembar kain berkibar di atas tiang bendera, ia tidak pernah sekadar kain. Di balik warna dan coraknya, ada akumulasi memori kolektif, emosi publik, serta sejarah panjang yang membentuk lanskap sosial suatu masyarakat. Di Aceh, diskursus seputar bendera Bintang Bulan melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 hingga kini menyimpan ketegangan konstan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jakarta kerap memandangnya sebagai ancaman terhadap integritas nasional, sementara elite lokal menganggapnya sebagai pemenuhan janji perdamaian MoU Helsinki.
Namun, jika kita bersedia menatap dinamika ini lebih jernih dan melepaskan kacamata ketakutan politik temporer, muncul pertanyaan fundamental yang mendasar: Apakah penetapan simbol daerah benar-benar sebuah ancaman separatisme, ataukah ia sekadar cerminan dari kompleksitas negosiasi identitas masyarakat pascakonflik yang majemuk?
Pengalaman berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa dorongan untuk menegaskan identitas melalui simbol lokal—maupun kebijakan publik—bukanlah gejala unik Aceh semata. Dari ranah kebijakan pendidikan tinggi di Quebec dan Wallonia hingga pengibaran bendera lokal di Skotlandia, dinamika sub-nasional selalu berkutat pada upaya menegaskan kekhasan identitas di dalam kerangka negara berdaulat. Kegagalan memahami esensi identitas ini justru sering kali berakar dari upaya untuk menyamaratakan seluruh elemen masyarakat ke dalam satu cetakan tunggal.
Realitas Majemuk di Balik Bendera
Aceh bukan sebuah entitas monolitik yang sepenuhnya seragam. Secara sosio-antropologis, Aceh terfragmentasi berdasarkan garis sosial-politik, etnis, dan geografis. Ada etnis mayoritas Aceh di wilayah pesisir timur—Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, hingga Aceh Timur—. Di wilayah ini, bendera adalah simbol kesinambungan sejarah perjuangan serta kehormatan kolektif.
Sebaliknya, di wilayah pegunungan dan pesisir selatan, Aceh memiliki keberagaman etnis, seperti Gayo, Alas, Singkil, dan Aneuk Jamee (wilayah non-ethnic territory). Di wilayah ini respons masyarakatnya cenderung lebih dingin. Sebagian elitnya menyatakan sikap berbeda jika tidak bisa dilakatakan menolak. Ada juga respon berbeda terkait tuntutan pemekaran provinsi, seperti Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS). Respon terakhir pernah diperingatkan ulama kharismatik Aceh –Abu Tumin (almarhum)– bahwa Aceh akan kehilangan memori kolektif, identitas, dan kekuatannya jika terpecah belah.
Bendera Aceh adalah instrumen negosiasi identitas yang harus terus dicari formatnya. Mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Aceh secara berdampingan harusnya dipandang sebagai pesan integrasi, bukan perpisahan.
Pembelajaran Global
Fenomena negosiasi identitas di level sub-nasional ini sejatinya memiliki preseden yang sangat luas di tingkat global. Di Quebec (Kanada) dan Wallonia (Belgia), entitas sub-nasional menggunakan kebijakan pendidikan tinggi dan penguasaan kebijakan (policy ownership) sebagai sarana mengartikulasikan identitas kolektif. Quebec yang berwatak sub-nationalist menegaskan status “masyarakat pembeda” (distinct society) melalui kebijakan biaya kuliah rendah/bersubsidi dan penelitian mandiri, sedangkan Wallonia yang berwatak regionalist memanfaatkan otoritas regional untuk mendorong konsolidasi ekonomi dan kebudayaan.
Begitu pula dalam kajian simbolisme nasional, terungkap bahwa keterikatan warga terhadap simbol tidak bersifat linier. Masyarakat dapat memiliki simpati terhadap simbol lokal (Fleurdelisé) sekaligus mempertahankan kebanggaan pada aspek-aspek tertentu dari simbol negara (Canada). Bendera digambarkan sebagai pembawa ingatan (ersatz monuments) dan wadah memori kolektif yang makna simboliknya terus berubah tergantung siapa yang mengibarkannya dan dalam konteks apa.
Artinya, keberadaan simbol lokal atau klaim kekhasan daerah tidak secara otomatis menghancurkan ikatan kebangsaan. Bendera Saltire di Skotlandia berkibar berdampingan dengan bendera Union Jack tanpa serta-merta melenyapkan tata kelola hukum yang berlaku. Pengalaman global mengisyaratkan bahwa ketakutan berlebihan terhadap simbol sub-nasional sering kali bersumber dari sudut pandang sentralistik yang rigid.
Identitas yang Inklusif
Tentu dapat dipahami mengapa pemerintah pusat di Jakarta bersikap sangat berhati-hati. Ada kekhawatiran geopolitik bahwa legitimasi terhadap simbol pascakonflik di Aceh dapat memicu efek domino bagi wilayah lain seperti Papua. Namun, membiarkan isu bendera Aceh menggantung tanpa kepastian hukum selama bertahun-tahun—berada dalam zona abu-abu antara penyelesaian politik dan pembatalan regulasi—bukanlah solusi yang bijaksana.
Pendekatan keamanan dan pemaksaan penyeragaman (uniformity) di masa lalu telah terbukti menjadi pemicu utama resistensi lokal. Dalam lanskap bendera di Hong Kong, pemaksaan simbol-simbol nasional secara massif oleh otoritas pusat tanpa disertai akomodasi terhadap aspirasi lokal hanya menciptakan “kekerasan visual” (visual violence) dan rasa pengasingan di tengah masyarakatnya.
Sudah saatnya paradigma tata kelola hubungan pusat dan daerah diubah dari pendekatan kedaulatan yang ketat menjadi pendekatan negosiasi identitas yang inklusif.
Pertama, pemerintah pusat dan elite politik Aceh harus berani membuka kembali dialog yang jujur tanpa dibayang-bayangi stigma ancaman separatisme maupun ego sektoral. Penyesuaian desain atau corak bendera Aceh agar sejalan dengan klausul MoU Helsinki—dengan tetap merepresentasikan martabat dan sejarah lokal—.
Kedua, elite politik lokal di Aceh perlu menyadari bahwa pembentukan identitas kolektif pascakonflik tidak boleh melupakan keragaman etnis internal Aceh sendiri dan harus berdiri pada upaya mempersempit jurang fragmentasi sosial.
Memaknai Ulang Kebangsaan
Keberhasilan perdamaian dan integrasi nasional di Aceh pascakonflik tidaklah diukur dari seberapa keras pusat mampu meredam simbol-simbol lokal, ataupun seberapa gigih elite daerah memaksakan satu warna bendera. Kebangsaan yang tangguh tidak dibangun di atas fondasi keseragaman yang dipaksakan, melainkan di atas pemahaman bahwa kebhinekaan mencakup pula kebebasan daerah untuk merayakan sejarah dan identitasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Merawat perdamaian Aceh berarti mengelola perbedaan pandangan secara dewasa. Ketika Bendera Merah Putih berkibar kokoh sebagai jaminan kedaulatan negara, keberadaan simbol daerah yang direkonsiliasi dengan baik hendaknya dipahami bukan sebagai penolakan terhadap Indonesia, melainkan sebagai wujud kekayaan memori kolektif bangsa yang telah selesai dengan masa lalunya.